Jum’at, 27 September 2024, Departemen Ilmu Politik Universitas Andalas menjalin kerja sama yang strategis dengan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam sebuah acara yang bertujuan untuk mengoptimalkan peran mahasiswa dalam pengawasan pemilu. Kegiatan ini berlangsung dengan penuh antusiasme dan dihadiri oleh Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dosen, serta pimpinan Bawaslu dari provinsi dan kota Padang. Acara berlangsung di Ruang Sidang Dekanat FISIP Lantai 2.
Acara di buka oleh Dekan FISIP Unand Bapak Dr.Jendrius, M.Si. Dalam kata sambutannya, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik menekankan bahwa pemilu yang jujur dan bermartabat merupakan pilar utama dalam sebuah demokrasi yang sehat. Beliau menekankan perlunya pengawasan yang kuat dalam proses pemilu untuk memastikan bahwa semua berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dekan juga mengajak mahasiswa untuk berperan aktif dalam pengawasan pemilu guna meningkatkan kualitas pemilu Indonesia ke depan.
Ketua Bawaslu Kota Padang, Bapak Eris Nanda S.IP, menyampaikan harapannya bahwa mahasiswa Ilmu Politik dapat menjadi pilar penting dalam menjaga demokrasi. Ia menekankan bahwa generasi muda, khususnya mahasiswa, harus memanfaatkan teknologi modern, seperti smartphone, untuk melakukan pengawasan terhadap calon pemimpin. Dalam konteks ini, ia juga mengingatkan para dosen untuk menjaga netralitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sehingga tidak ada pengaruh politik yang mengganggu proses pembelajaran dan pengawasan.
Acara dilanjutkan dengan peluncuran Kampus Pengawasan yang dipimpin oleh Bapak Muhammad Khadafi S.Kom, selaku Komisioner Bawaslu Sumatera Barat. Dalam sambutannya, beliau mengajak mahasiswa untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga terlibat langsung dalam politik dan menjadi agen perubahan di dalam partai politik. Menurut beliau, keterlibatan mahasiswa dalam politik sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh partai-partai politik mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat. Setelah sambutan tersebut, dilaksanakan pembacaan dan penandatanganan deklarasi yang dipandu oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Departemen Ilmu Politik. Deklarasi ini berisi beberapa poin penting, antara lain:
- Mewujudkan pemilihan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- Mewujudkan pemilihan yang aman, tertib, damai, berintegritas, tanpa hoaks, tanpa politisasi SARA, dan tanpa politik uang.
- Mewujudkan pengawasan pemilihan partisipatif oleh civitas akademika.
- Menjaga netralitas ASN di lingkungan civitas akademika pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Provinsi Sumatera Barat.
- Berani melaporkan jika terjadi dugaan pelanggaran pemilihan.
Deklarasi ini menegaskan komitmen mahasiswa untuk terlibat aktif dalam menjaga kualitas pemilu dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi.
Acara kemudian berlanjut dengan diskusi yang bertemakan “Optimalisasi Peran Mahasiswa Dalam Pengawasan Partisipatif Menuju Pilkada Tahun 2024.” Tiga pemateri dihadirkan untuk memberikan pandangan mereka mengenai peran mahasiswa dalam pengawasan pemilu. Mereka adalah Bapak Muhammad Khadafi, Ibu Dewi Anggraini, S.IP, M.Si, dan Daffa Fakhri Alkautsar. Bapak Khadafi memaparkan pentingnya pemuda dalam berpartisipasi aktif dalam pemilu. Ia menekankan bahwa negara seharusnya memfasilitasi alat dan sarana untuk kampanye. Beliau juga mengingatkan bahwa praktik politik uang kini telah bertransformasi, dan mahasiswa perlu waspada terhadap bentuk-bentuk baru dari praktik tersebut. Menurut beliau, keterlibatan mahasiswa dalam partai politik akan sangat membantu dalam menjaga integritas pemilu.
Ibu Dewi Anggraini, selaku dosen Departemen Ilmu Politik, memberikan perspektif tentang pentingnya pemilih pemula, terutama generasi Z. Ia menekankan bahwa suara mereka sangat menentukan kualitas pemimpin yang akan terpilih. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan untuk menjadi pemilih yang rasional, tidak terpengaruh oleh janji-janji politik yang mungkin tidak realistis. Beliau juga mendorong mahasiswa untuk memanfaatkan teknologi dan media sosial dalam menyebarkan informasi yang benar.
Daffa Fakhri, sebagai Ketua Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik, menyampaikan pentingnya pengawasan terhadap kebijakan yang diambil oleh calon pemimpin. Menurutnya, mahasiswa harus aktif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya politik uang dan pentingnya memilih secara rasional. Ia juga menyoroti pentingnya kritik terhadap visi dan misi calon pemimpin.Diskusi diakhiri dengan sesi tanya jawab yang interaktif. Salah satu pertanyaan diajukan oleh Saidul Aziz Mahendra, mahasiswa angkatan 2023, mengenai cara menjaga netralitas dalam pemilu. Ibu Dewi menjelaskan bahwa integritas tinggi adalah kunci, sementara Daffa menambahkan pentingnya keterlibatan dalam diskusi politik untuk membangun kesadaran.Pak Khadafi menutup acara dengan menekankan bahwa diskusi seperti ini sangat penting untuk menghasilkan ide-ide brilian yang dapat membantu memperbaiki kondisi politik di Indonesia. Ia mendorong mahasiswa untuk terus membaca dan memperdalam pengetahuan mereka tentang politik.
Dengan kegiatan ini, diharapkan mahasiswa Departemen Ilmu Politik dapat berperan aktif dalam menjaga demokrasi dan meningkatkan kualitas pemilu di Indonesia, serta menjadi agen perubahan yang berdampak positif bagi masyarakat. Keterlibatan mahasiswa dalam proses pengawasan pemilu tidak hanya akan memberikan manfaat bagi mereka sendiri, tetapi juga bagi seluruh masyarakat Indonesia
