Pada Senin, 28 Oktober 2024, Program Magister Ilmu Politik Universitas Andalas menggelar kuliah umum dengan tema “Pemerintahan Prabowo-Gibran: Harapan atau Beban?” yang berlangsung di Ruang Sidang Dekanat lantai 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas. Acara ini dihadiri oleh para mahasiswa Ilmu Politik Universitas Andalas sebagai upaya menyoroti arah pemerintahan Prabowo-Gibran setelah pemilu, terutama terkait dengan pembentukan kabinet. Kuliah umum ini mengangkat pertanyaan besar mengenai sejauh mana pasangan ini dapat memenuhi harapan rakyat. Dalam situasi ini, publik berharap adanya kepemimpinan yang tidak sekadar berorientasi pada kekuasaan, melainkan mampu menghadirkan solusi nyata atas isu-isu krusial seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketidakadilan sosial.
Acara ini dibuka secara langsung oleh Wakil Dekan I FISIP Universitas Andalas, Dr. Tengku Rika Valentina, S.IP., M.A., dan dimoderatori oleh Dr. Indah Adi Putri, S.IP., M.IP. Seminar menghadirkan narasumber utama, Dr. H. Muhammad Iqbal, Psi., yang pernah menjadi juru bicara pasangan Anies-Muhaimin pada Pemilu 2024. Dr. Iqbal menyoroti bahwa kabinet yang dibentuk oleh Prabowo tergolong cukup besar dibandingkan dengan presiden sebelumnya. Beliau mengibaratkan pemerintahan ini seperti truk yang terlalu besar sehingga sulit bergerak cepat. Menurutnya, kabinet yang besar ini bisa menjadi tantangan ke depan karena melibatkan banyak pimpinan partai yang turut membawahi ketua partai lain. Dr. Iqbal juga mengingatkan para mahasiswa untuk tetap menjalankan peran pengawasan dalam pemerintahan. Beliau juga menyinggung isu mengenai kemungkinan pemerintahan Prabowo-Gibran tidak melanjutkan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), yang merupakan salah satu proyek besar presiden sebelumnya.
Selain itu, kuliah umum ini juga menghadirkan Dr. Hardi Putra Wirman, M.IP., dosen UIN Bukittinggi, yang membahas peran militer dalam politik Indonesia. Dr. Hardi menyoroti bahwa keterlibatan militer dalam pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari sejarah panjang kemerdekaan Indonesia. Ia menyampaikan bahwa kabinet Prabowo-Gibran melibatkan 11 purnawirawan militer, jumlah yang lebih besar dibandingkan pemerintahan sebelumnya. Dr. Hardi juga menyoroti komposisi dan karakteristik kabinet ini, yang melibatkan faktor internal dan eksternal dari kalangan militer yang ingin terlibat dalam hal politik.
Narasumber lain, Dr. Doni Hendrik, S.IP., M.Soc.Sc., dosen Ilmu Politik Universitas Andalas, yang memandang dengan pendekatan behavioral atau lebih dikenal dengan pendekatan perilaku, beliau memandang perjalanan Prabowo dari karier militer hingga politik yang sangat gemilang sedari dulu. Menurutnya, Prabowo adalah sosok yang memiliki strategi kuat untuk berperan dalam pemerintahan. Namun, ia juga menilai bahwa susunan kabinet saat ini masih belum sepenuhnya mencerminkan karakter Prabowo dan cenderung dipengaruhi politik balas budi terhadap Presiden Jokowi, sehingga ada kemungkinan akan terjadi reshuffle kabinet di tengah jalan, beliau juga menyoroti gemuknya kabinet yang terbentuk yaitu mencapai 136 menteri , wakil menteri serta lembaga setara menteri yang akan sangat membebani anggaran, belum lagi beban hutang yang diwariskan oleh Jokowi yang menjadi beban tersendiri bagi pemerintahan Prabowo-Gibran, sehingga diharapkan pemerintahan Prabowo-Gibran mengurangi aktivitas-aktivitas yang bersifat seremonial. Ketiga narasumber sepakat bahwa kabinet yang dibentuk cukup gemuk dan berpotensi membebani anggaran negara, sehingga penting bagi publik untuk terus mengawasi proses berjalannya pemerintahan ini. Acara ini kemudian ditutup dengan sesi foto bersama seluruh peserta.
