Oleh Dewi Anggraini
4 Nov 2026 09:40 WIB. Artikel opini
Ketidakpuasan masyarakat terhadap elite politik tidak lagi hanya diekspresikan melalui demonstrasi, kritik media massa atau pilihan dalam pemilu. Ruang digital telah menghadirkan bentuk tekanan sosial yang semakin terbuka. Ajakan boikot, penarikan dukungan, kampanye penolakan, hingga seruan untuk tidak lagi memberikan ruang kepada figur yang dianggap bermasalah menjadi bagian dari dinamika tersebut. Menariknya, fenomena ini tidak selalu muncul karena pelanggaran hukum tetapi lebih pada penilaian masyarakat terhadap kemampuan elite politik mempertahankan kepercayaan sosial. Fenomena ini seringkali dinamakan dengan cancel culture. Pertanyaannya apakah cancel culture menandakan semakin kuatnya kesadaran politik masyarakat dalam mengawasi kekuasaan? Ataukah fenomena ini justru memperlihatkan keterbatasan lembaga demokrasi dalam menyalurkan ketidakpuasan publik? Pertanyaan tersebut penting karena di balik tindakan pembatalan sosial terdapat persoalan yang lebih mendasar, yakni hubungan antara legitimasi, representasi, dan akuntabilitas politik.
Jarak Rakyat dan Elite Politik
Untuk memahami cancel culture ini persoalan pertama yang perlu dilihat adalah bagaimana masyarakat memandang institusi politik, misal survei Survei Poltracking Indonesia pada 14–20 Agustus 2026 memberikan gambaran menarik. Sebanyak 49,7 persen responden menyatakan percaya kepada partai politik, sedangkan 37,1 persen tidak percaya. Namun, hanya 12,3 persen yang merasa dekat dengan partai politik dan 66,8 persen menyatakan tidak merasa dekat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kepercayaan terhadap partai politik tidak selalu diikuti oleh kedekatan politik masyarakat dengan institusi tersebut. Tentu, rendahnya kedekatan dengan partai tidak otomatis berarti masyarakat menolak demokrasi perwakilan. Namun, jarak representasional ini patut diperhatikan karena partai politik seharusnya menjadi penghubung utama antara kepentingan masyarakat dan proses pengambilan keputusan negara.
Persoalan muncul ketika masyarakat merasa aspirasi mereka tidak memperoleh respons yang memadai melalui mekanisme politik formal. Dalam kondisi itulah ruang digital dapat menjadi saluran alternatif untuk menyampaikan ketidakpuasan. Gerakan #IndonesiaGelap pada Februari 2025, munculnya 17+8 Tuntutan Rakyat pada Agustus 2025, hingga aksi #IndonesiaSadar pada 28 Oktober 2026 memperlihatkan bagaimana percakapan digital berhubungan dengan mobilisasi politik di ruang nyata.
Cancel Culture sebagai Kontrol Kekuasaan
Cancel culture ini dapat dijelaskan melalui pemikiran Pierre Rosanvallon (2008) tentang counter democracy. Menurut Rosanvallon, demokrasi tidak hanya dijalankan melalui pemilu dan lembaga perwakilan, demokrasi juga berkembang melalui praktik pengawasan, pencegahan dan penilaian yang dilakukan masyarakat terhadap kekuasaa. Ketidakpercayaan kepada elite politik tidak selalu bermakna penolakan terhadap demokrasi, tetapi masyarakat berhak untuk meningkatkan pengawasan terhadap mereka yang memperoleh mandat politik. Pemilu memberikan kewenangan kepada elite untuk menjalankan pemerintahan, tetapi tidak menghapus hak masyarakat untuk terus mempertanyakan keputusan dan perilaku penguasa.
Pada titik inilah cancel culture dapat dipahami sebagai salah satu bentuk kontrol sosial informal terhadap elite politik. Tidak semua ajakan boikot merupakan tindakan antidemokrasi atau sebaliknya tidak semua penolakan digital dapat disebut sebagai perjuangan demokratis. Legitimasi suatu tindakan tidak cukup dinilai dari besarnya dukungan massa, melainkan juga dari ketepatan informasi, proporsionalitas tindakan dan penghormatan terhadap pihak yang dikritik. Akan tetapi, kemudahan mengorganisasikan tekanan tidak selalu sebanding dengan kemampuan menghasilkan perubahan kebijakan. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana gerakan tersebut mampu memengaruhi transparansi, pertanggungjawaban dan perbaikan kebijakan.
Paradoks Demokrasi Digital
Meski dapat menjadi sarana kontrol kekuasaan, cancel culture juga menyimpan persoalan. Ruang digital memungkinkan masyarakat menyampaikan kritik secara cepat, tetapi kecepatan yang sama dapat menyebabkan penilaian publik terbentuk sebelum seluruh informasi diperiksa dan diverifikasi. Masyarakat membutuhkan ruang untuk mengkritik kekuasaan, tetapi demokrasi juga menuntut penghormatan terhadap kebebasan orang lain untuk menyampaikan pandangan berbeda. Kritik merupakan hak politik, sedangkan ancaman, fitnah, dan intimidasi tidak dapat dibenarkan hanya karena dilakukan atas nama kepentingan publik. Kondisi kebebasan digital Indonesia juga perlu menjadi perhatian, persoalan dalam perlindungan kebebasan internet, termasuk dalam konteks aktivisme digital masih lemah. Persoalan demokrasi digital tidak hanya menyangkut perilaku masyarakat ketika mengkritik elite, tetapi juga bagaimana negara memperlakukan kritik tersebut. Kebebasan warga untuk menyampaikan ketidaksetujuan secara damai memerlukan perlindungan, sementara penyalahgunaan ruang digital untuk intimidasi juga harus dicegah.
Dari Kemarahan Menuju Akuntabilitas
Lalu, bagaimana seharusnya masyarakat menyikapi fenomena ini? Pertama, masyarakat perlu menempatkan cancel culture dalam kerangka partisipasi politik yang bertanggung jawab. Kritik dan boikot secara damai dapat menjadi pilihan warga, tetapi harus didasarkan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Ketidaksetujuan terhadap sikap politik seseorang tidak boleh menghilangkan penghormatan terhadap haknya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Kedua, elite politik perlu memahami bahwa legitimasi elektoral bukanlah jaminan atas kepercayaan publik yang berlangsung tanpa batas. Kemenangan dalam pemilu terus dipelihara melalui keterbukaan, integritas dan kemampuan merespons persoalan publik. Karena itu, kritik digital tidak seharusnya hanya dijawab melalui komunikasi politik yang berorientasi pada pemulihan citra, tetapi lebih pada bagaiman aspirasi masyarakat memperoleh tindak lanjut yang jelas, dapat diperiksa, dan memiliki konsekuensi terhadap proses pengambilan keputusan. Ketiga, partai politik dan lembaga perwakilan perlu memperkuat fungsi penghubung antara masyarakat dan negara. Ketika institusi politik menyediakan saluran koreksi yang dapat dipercaya, masyarakat memiliki lebih banyak pilihan selain memberikan tekanan melalui media sosial. Keempat, gerakan masyarakat sipil perlu mengubah kemarahan digital menjadi tuntutan yang terukur. Penolakan terhadap perilaku elite hendaknya diikuti agenda yang lebih jelas.
Pada akhirnya, cancel culture memperlihatkan bahwa relasi masyarakat dan kekuasaan sedang mengalami perubahan. Elite politik tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang mampu membentuk opini publik. Masyarakat juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi reputasi, mempertanyakan legitimasi dan menuntut pertanggungjawaban melalui jejaring digital, Demokrasi membutuhkan masyarakat yang kritis sekaligus bertanggung jawab, sebagaimana membutuhkan penguasa yang memiliki kewenangan sekaligus bersedia diawasi. Karena itu, persoalan terpenting bukanlah seberapa besar kemampuan masyarakat membatalkan dukungan terhadap elite politik, melainkan seberapa jauh tekanan tersebut dapat memperbaiki cara kekuasaan dijalankan.Sebab, demokrasi yang sehat bukanlah demokrasi yang membungkam kekuasaan ataupun membungkam rakyat, melainkan demokrasi yang memastikan kekuasaan selalu dapat dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan.
Penulis : Dewi Anggraini – Ketua Program Studi S1 Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas
*Artikel ini telah terbit di Padangekspre.id, Rabu 04 November 2026 Halaman 4
Klik disini untuk membaca versi asli
