PADANG, Departemen Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Andalas, mengucapkan selamat dan apresiasi atas terbitnya artikel ilmiah berjudul “Institutional barriers to local government preparedness in implementing disaster risk reduction in West Sumatra Province, Indonesia” pada jurnal internasional bereputasi Q1.
Artikel tersebut ditulis oleh Prof. Dr. Asrinaldi, M.Si., dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas, bersama Andri Rusta dan Tengku Niken Fachrina sebagai penulis pendamping. Publikasi ini menjadi salah satu kontribusi akademik dosen Departemen Ilmu Politik dalam mengembangkan kajian mengenai tata kelola pemerintahan, kebijakan publik, serta pengurangan risiko bencana di tingkat lokal.
Artikel ini secara khusus mengkaji berbagai hambatan institusional yang memengaruhi kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam melaksanakan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) di Provinsi Sumatera Barat. Penelitian berfokus pada tiga wilayah, yaitu Kota Padang, Kota Pariaman, dan Kabupaten Padang Pariaman, yang memiliki tingkat kerentanan terhadap berbagai ancaman bencana dan membutuhkan tata kelola kebencanaan yang adaptif serta berkelanjutan.
Dalam kajiannya, penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan tata kelola bencana di tingkat daerah masih menghadapi persoalan desentralisasi yang belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Pemerintah daerah memang memiliki mandat formal dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat ketergantungan yang cukup kuat terhadap arahan, kebijakan, dan dukungan dari pemerintah pusat, khususnya melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Ketergantungan tersebut berimplikasi terhadap kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan strategi kesiapsiagaan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di wilayah masing-masing. Padahal, pengurangan risiko bencana membutuhkan pendekatan yang mempertimbangkan kondisi geografis, sosial, ekonomi, serta pengalaman masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana.
Penelitian ini juga menyoroti persoalan prioritas kebijakan dan anggaran pemerintah daerah. Keterbatasan insentif politik menyebabkan perhatian pemerintah daerah cenderung lebih besar diberikan pada fase tanggap darurat setelah bencana terjadi dibandingkan dengan investasi jangka panjang dalam pencegahan dan kesiapsiagaan. Kondisi tersebut berpotensi membuat program pengurangan risiko bencana belum menjadi bagian yang kuat dan berkelanjutan dalam agenda pembangunan daerah.
Dampak dari kondisi tersebut juga terlihat pada aspek edukasi dan kapasitas masyarakat. Program pendidikan dan sosialisasi kebencanaan masih cenderung berlangsung secara episodik dan belum sepenuhnya terlembaga secara berkelanjutan. Akibatnya, pengalaman masyarakat dalam menghadapi bencana belum selalu berkembang menjadi pengetahuan dan perilaku kesiapsiagaan yang konsisten.
Melalui temuan tersebut, artikel ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas dan kelembagaan pemerintah daerah dalam pelaksanaan Pengurangan Risiko Bencana. Penguatan otonomi daerah, perbaikan insentif politik dan penganggaran, serta pengembangan mekanisme pelibatan masyarakat secara berkelanjutan menjadi sejumlah aspek penting yang perlu diperhatikan untuk membangun tata kelola kebencanaan yang lebih responsif terhadap kondisi lokal.
Publikasi pada jurnal internasional bereputasi Q1 ini sekaligus menunjukkan kontribusi dosen Departemen Ilmu Politik FISIP Universitas Andalas dalam menghasilkan penelitian yang tidak hanya relevan bagi pengembangan ilmu politik dan kebijakan publik, tetapi juga memiliki keterkaitan langsung dengan persoalan pembangunan dan tata kelola pemerintahan di tingkat lokal.
